Sejarah PKI : Dari Kemunculan Hingga Penumpasan

Sejarah Kemunculan Partai Komunis di Indonesia

Sejarah PKI akan selalu tertulis dan tidak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia, bukan untuk dibanggakan namun sebagai pelajaran akan tindakan makar yang dilakukan oleh mereka.

Pada tahun 1913, menjelang PD 1, seorang aktivis politik Belanda yang berhaluan Marxis berkebangsaan Belanda bernama Sneevliet tiba di Hindia Belanda.

Setibanya di Hindia Belanda, awalnya dia bekerja sebagai anggota staf Redaksi Warta Perdagangan Soerabajasche Handelsbld,

sebuah surat kabar milik perusahan-perusahaan gula di Jawa Timur.

Kemudian ia berkerja sebagai sekretaris pada Semarangsche Handels Vereninging.

Pada waktu itu, di Semarang sudah terdapat organisasi buruh kereta api, Verenenging van Spooren Tramsweg Personeel (VSTP).

Dari sinilah awal kemunculan PKI, ia mulai menyebarkan paham Marxisme (PKI) di Hindia Belanda.

Pada tahun 1914 bersama J.A. Bransteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendirikan Organisasi Marxis yang pertama di Asia Tenggara,

dengan sebutan Indische Sociaal Democratische Vereninging (ISDV). (Organisasi ini lah yang kemudian bertransformasi menjadi PKI).

Setahun kemudian mereka menerbitkan majalah Het Vrije Woord (Suara Kebebasan) di Surabaya sebagai media probaganda Marxisme.

Selain itu ISDV juga menerbitkan surat kabar Soeara Mardika dan Soeara Rakjat.

Penyebaran paham Marxisme mengalami hambatan dengan adanya Organisasi SDI yang sejak kebangkitan nasional tahun 1908 kemudian menjadi Sarekat Islam (SI).

Untuk mengatasi hal itu, maka Sneevliet menggunakan taktik keanggotaan rangkap.

Diantara tokoh muda SI yang menjadi anggota ISDV yaitu, Semaoen dan Darsono.

Dengan memasuki ISDV sekaligus SI, keduanya menjadi penyebar Marxisme ke kalangan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1917 golongan komunis berhasil melaksanakan revolusi di Rusia.

Hal ini membuat Sneevliet yang dengan terang-terangan menyerukan penganut Marxisme di Indonesia mengikuti Rusia.

Selain itu juga mereka menghasut dan mengobarkan pemberontakan yang berujung pengusiran tokoh-tokoh komunis, termasuk Sneevliet.

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH/PKI).

Semaoen diangkat sebagai ketua partai.

PKH/PKI adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional.

Sneevliet mewakili partai ini pada kongres kedua Komunis Internasional pada 1920.

Lalu pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pergolakan rakyat Terhadap Kemunculan PKI pada 1926-1927

Setelah PKI merasa bahwa pengaruhnya di dalam tubuh SI cukup besar, maka PKI mulai memanfatkan pengaruhnya untuk menggerakan masa rakyat,

dengan menggunakan bedera SI untuk melakukan pergolakan fisik melawan pemerintah Hindia Belanda.

Upaya PKI tersebut berhasil mencetuskan pergolakan rakyat di beberapa tempat, yaitu Karesidenan Jakarta, Banten, Priangan, Kediri dan Silungkang, Sumatra Barat.
Pergolakan ini semua dapat di tumpas oleh pemerinta Hindia Belanda.

Banyak tokoh komunis dan nasionalis ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ada yang dibuang ke Digul Tanah Merah, Irian Jaya.

Tetapi tokoh komunis Alimin dan Muso berhasil melarikan diri ke luar negeri.

Pemberontakan PKI di Madiun 1948

Pemberontakan PKI di Madiun di mulai ketika Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville.

Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda.

Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.

Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948.

Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta.

Sementara itu, Amir Syarifuddin berupaya menghimpun beberapa golongan kiri bergabung dengan FDR.

Beberapa aksi yang menentang kabinet Hatta atas hasutan PKI menggerakkan kerusuhan dibeberapa daerah, seperti Yogyakarta, Sragen, Solo dan Madiun.

Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet.

Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam pemberontakan PKI di Madiun.

Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia mengambil alih pimpinan PKI dengan konsepnya “Jalan Baru Republik Indonesia”.

Dengan kekuatan satu brigade FDR/PKI dibawah pimpinan Sumarsono dan Kolonel Djokosujono,

kaum PKI berhasil merebut Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia.

Setelah melakukan perundingan, pemerintah Indonesia menjawab tantangan PKI dengan rakyat disuruh memilih antara Muso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta.

Rakyat memilih Soekarno-Hatta, sehingga pasukan TNI segera digerakan dibawah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur,

untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun.

Pada 30 September 1948, Pemberontakan PKI di Madiun dapat ditumpaskan dan Madiun diduduki kembali oleh TNI dan polisi.

Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Korban dari peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun antara lain, yaitu Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama.

Bangkitnya PKI

Setelah terpuruk paska Pemberontakan Madiun, akhirnya PKI kembali bangkit di bawah pimpinan D.N. Aidit dengan konsepnya ''Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia''.

Meski terbengkalai lagi dengan adanya peristiwa “Razia Agustus 1951”, namun lagi-lagi D.N. Aidit berhasil merehabilitasi PKI hingga akirnya meraih posisi jabatan di kabinet.

Dengan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis, PKI berhasil menarik anggota cukup besar, tercatat pada tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta.

Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat.

Latar Belakang dan Peristiwa G30S PKI

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya G30S PKI, antara lain:

Angkatan Kelima
Isu Sakitnya Bung Karno
Masalah Tanah dan Bagi Hasil
Faktor Malaysia
Faktor Ekonomi

Peristiwa G30S PKI

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa)

yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung.

Isu Dewan Jenderal

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal,

yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya.

Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno.

Isu Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal.

Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia,

menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat.

Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti".

Isu keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut.

Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat),

bersama dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

Pelaksanaan

Sesuai dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan, pasukan pendukung G-30-S-PKI dibagi dalam tiga kelompok tugas, yaitu sebagai berikut;

Komando Penculikan dan Penyergapan dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif
Komando Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi
Komando Basis dipimpin oleh Mayor(udara) Gatot Sukresno

Komando penculikan dan penyergapan menggunakan nama samara Pasopati, komando penguasaan kota memakai nama samara Bimasakti, dan komando Basis memakai nama samaran Gatotkaca.

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut.

Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Pasca Kejadian

Dikuasainya RRI

Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital,

yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.

Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal”,

yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah.

Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Supersemar

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret.

Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya.

Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Peringatan

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI).

Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Penumpasan PKI

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI,

semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menumpaskan PKI.

Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember).

Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis, perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang,

sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang.

Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Pengungkapan PKI sebagai dalang dari G30S PKI dalam sidang Makamah Militer Luar Biasa menimbulkkan reaksi hebat dalam masyarakat,

Hal itu berujung pada penumpasan PKI yang tertuang dalam Ketetapan MPR Sementara No. TAP-XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia,

Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia,

dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Baca Juga :

Pustaka Lontar